BNNP Aceh Badan Narkotika Nasional Propinsi AcehBANDA ACEH – BangsaMoro dari Filiphina Selatan dan Bangsa Pattani, dari Thailand Selatan yang mayoritas beragama muslim, Rabu (18/12) kembali datang ke Aceh untuk mempelajari kesuksesan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berdamai dengan Pemerintah Indonesia dan masih bertahan sampai sekarang.
Kedatangan tamu dari dua negara tersebut diterima Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, dan sejumlah Kepala SKPA.
“Misi kunjungan kami hari ini adalah untuk mendalami isi perjanjian damai GAM dengan Pemerintah RI dan UUPA yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pemerintah Aceh, pascadamai,” kata Kepala Rombongan BangsaMoro, Pedro Eisma dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe, Tgk Mulik Mahmud Al-Haytar di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (18/12).
Ungkapan hampir sama juga disampikan Ketua Rombongan Bangsa Pattani, Ekkachai. “Kunjungan kami bersamaan dengan BangsaMoro ke Aceh untuk berjumpa Gubernur dan Wali Nanggroe Aceh untuk belajar bagaimana menuntut perdamaian yang memberikan kemajuan bagi bangsa di kemudian hari,” katanya.
Menurut Pendro Eisma dan Ekkachai, mereka tertarik datang ke Aceh didasari keingin untuk melihat proses perdamaian GAM di Aceh dengan Pemerintah Indonesia yang berjalan cukup baik.
Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengatakan, dasar perdamian itu adalah kejujuran, keikhlasan dan ketulusan, serta antara satu samalainnya harus saling percaya. Jika keempat unsur itu belum ada pada kedua belah pihak, takkan ada perdamian. Tapi, menurutnya, yang ada kecurigaan dan hal itu tidak akan melahirkan perdamaian yang damai.
Kemudian, lanjut Zaini, perjanjian damai itu ditindaklanjuti dengan sebuah UU yang memberikan kekhususan pemerintahan bagi Aceh, yaitu yang kini kita kenal dengan UUPA. Dikatakan, pembauran antara GAM dengan penduduk Aceh juga berjalan cepat. Sehingga perdamaian Aceh nyaris tak terkkendala.
“Jadi, kalau mau berdamai munculkan keempat hal tersebut. Insya Allah perdamaian bisa berjalan dengan baik dan betul-betul aman dan damai,” timpal Malik Mahmud. Malik juga mengatakan, sebagai Wali Nanggroe Aceh Ke-9, dirinya pemberi pertimbangan, nasihat, usul dan saran kepada Pemerintah Aceh untuk pemecahan satu masalah yang dibutuhkan.
“Jadi, tugas yang kami jalankan adalah membantu kelancaran jalannya roda Pemerintahan Aceh untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan anggota muspida lainnya, kami juga bermitra,” pungkas Malik Mahmud.(her)